Persoalan Mendasar Belum Tersentuh
RUU Pengendalian Minuman Beralkohol
Jakarta, 09/10/2013—Upaya perjuangan Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) untuk membatasi peredaran miras bagi anak di bawah usia 21 tahun tidak pernah berhenti. Setidaknya, hal tersebut tecermin saat Pengurus GeNAM beraudiensi dengan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (9/10). Selain mendesak Baleg DPR RI segera membahas RUU Pengendalian Minuman Beralkohol, dalam audiensi tersebut GeNAM juga memberikan beberapa masukan. Pembahasan RUU Pengendalian Minuman Beralkohol menjadi penting setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut Kepres No.3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. “Kami mendesak DPR untuk memprioritaskan RUU Pengendalian Minuman Beralkohol untuk dibahas pada masa sidang tahun 2013 ini,” ungkap Ketua Umum GeNAM Fahira Idris saat audiensi dengan Baleg DPR, di Gedung DPR, Jakarta (09/10).
RUU Miras yang merupakan inisiatif FPPP telah masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2013 Nomor Urut 63 dari 70 RUU Prioritas dengan Judul RUU Pengaturan Minuman Beralkohol. “Berdasarkan pemberitaan media dan pendapat beberapa anggota dewan kami melihat RUU ini belum menjadi prioritas untuk di bahas tahun ini, padahal sebagain besar masyarakat mendukung terlebih setelah Kepres dihapus,” jelas Fahira.
Padahal saat ini miras menjadi pemicu terbesar tindakan kriminal yang hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia terutama penganiyaan dan pembunuhan yang banyak melibatkan remaja. “Kami harap RUU ini menjadi solusi yang melindungi anak bangsa dari bahaya miras. Jangan sampai Indonesia kehilangan satu generasi akibat miras,” ujarnya.
Terkait RUU Pengendalian Minuman Beralkohol, menurut Fahira, beberapa pasal di RUU ini sudah mengena ke persoalan misalnya pembatasan jam dan tempat penjualan, batasan usia, dan ketentuan ID dan larangan promosi. Namun, beberapa persoalan mendasar miras di Indonesia sama sekali belum tersentuh RUU ini. “RUU ini sama sekali tidak mengatur ketentuan pengemudi yang berkendara dalam pengaruh Miras. Padahal korban akibat ini sudah sangat banyak,” tegas Fahira.
Selain itu, lanjut Fahira, RUU ini jika dicermati sama sekali tidak akan membuat efek jera bagi yang melanggarnya. Pengecer yang menjual miras kepada orang di bawah usia 21 tahun dan di atas pukul 22.00-03.00 hanya kena sanksi administrasi, dan yang terbuat pencabutan izin usaha. RUU ini juga tidak mengatur sanksi bagi konsumen di bawah usia 21 tahun yang berani membeli dan mengonsumsi miras, padahal dua kondisi inilah yang membuat Indonesia jadi surga miras. “Untuk merubah kebiasaan bebas menjual dan mengonsumsi miras yang sudah menahun ini perlu sanksi tegas dan denda yang besar. Bila perlu sanksi pidana,” tukas Fahira.
Satu lagi catatan GeNAM untuk RUU Pengendalian Minuman Beralkohol adalah, RUU ini harus memberi kewenangan bagi daerah untuk mengendalikan miras sesuai nilai budaya serta visi misi daerah. “Kami tidak ingin RUU ini nantinya kontraproduktif bagi daerah-daerah yang sudah punya perda anti miras seperti Manokwari, Cirebon, dan Banjarmasin,” tutup Fahira.
Sebelumnya, GeNAM juga telah beraudiensi dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama serta Ketua DPD RI Irman Gusman.
Menurut Ketua GeNAM Fahira Idris hingga saat ini sudah hampir 100 relawan dari seluruh wilayah Indonesia yang menyatakan ketersediannya mendirikan cabang GeNAM di kabupaten/kota masing-masing. “Hampir setiap hari kami menerima formulir pendaftaran menjadi relawan GeNAM di daerah. Hampir semua alasan mereka resah melihat bebasnya peredaran miras yang tanpa kenal usia, tempat, dan waktu,” ujar Fahira saat pertemuan inisiasi Pejuang GeNAM Daerah (PGD) Cibinong, di Cibinong (05/10).
Meluasnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras membuktikan bahwa selama ini masyarakat sudah resah dan muak melihat merajalelanya peredaran miras di lingkungan mereka tetapi tidak tahu harus mengadu kemana dan berbuat apa. Untuk itu GeNAM hadir. Kami ingin bersinergi dengan semua masyarakat untuk mempersempit ruang gerak peredaran miras terutama kepada anak dan remaja serta mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah tentang miras.
Pengurus GeNAM bersama Anggota Baleg DPRRI usai #RDPU tentang Minuman Keras